Gubernur NTT Keluarkan Surat Larangan Penjualan Buku Di Lingkungan Kantor

Kupang,(20/3)-Pemerintah Provinsi NTT saat ini sedang memproses suatu surat pemberitahuan yang berisi larangan dari Gubernru NTT terhadap aktivitas penjualan buku oleh orang  per orang di lingkungan perkantoran Pemerintah. Surat larangan tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap peristiwa bom buku yang belakangan ini marak terjadi di Jakarta.

Sekertaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem ketika di konfirmasi di ruang kerjanya jumat (18/3) mengaku belum pernah menandatangani surat tersebut. “ Saya belum tahu ada surat seperti itu, tapi sebagai langkah antisipasi kita bisa lakukan itu, “ kata Frans Salem.

Informasi yang berhasil di himpun RRI di Kantor Gubernru NTT menyebutkan, selain surat larangan penjualan buku di lingkungan perkantoran ; jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT juga di minta untuk memperketat dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penjualan buku oleh orang per orang di lingkungan Kantor Pemerintahan lebih khususnya di lingkungan Kantor Gubernru NTT

Pempus Sementara Menggodok Keppres Atau Inpres Percepatan Pembangunan

Kupang,(20/3)-Pemerintah Pusat di Jakarta saat ini sementara menggodok Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden untuk mendukung kebijakan percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekertaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem menjelaskan, rapat koordinasi lintas kementrian yang di fasilitasi Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta yang membahas soal bantuan Presiden RI kepada NTT memang hasilnya kurang menggembirakan. “ Hasilnya tidak final karena ternyata dari total bantuan yang diserahkan Presiden,  tidak ada penambahan baru yang cukup signifikan, sebagian sudah di realisasikan pada tahun 2010 lalu dan ada juga telah masuk dalam DIPA tahun 2011, “ kata Frans Salem jumat (18/3) di Kupang.

Menurut Sekda Frans Salem  walaupun kenyataannya demikian, namun Pemeirntah Provinsi NTT tetap mengharapkan komitmen Pemerintah Pusat untuk mengakomodir berbagai program untuk percepatan pembangunan di NTT melalui APBN Perubahan 2011 mendatang. Ia menambahkan, menambahkan, untuk mendukung kebijakan percepatan pembangunan di NTT saat ini di tingkat Pemerintah pusat sedang di godok suatu keputusan yang menjadi dasar  hukum.” Ada yang ingin dalam bentuk Keputusan Presiden/Keppres  dan ada juga dalam bentuk Instruksi Presiden/Inpres tentang percepatan pembangunan NTT, kita tunggu saja, “  ujar Sekda.

Karena yang pasti  keputusan tersebut tidak lama lagi segera di keluarkan, “ tambahnya.