Cadangan Pangan Di NTT Masih Cukup Tersedia

Kupang,(23/3)- Cadangan pangan untuk masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih cukup tersedia. Cadangan pangan baik cadangan milik pemerintah dan cadangan milik masyarakat dalam mengatasi masalah rawan pangan di daerah masih stabil.

Hal tersebut di kemukakan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) NTT  Niko Nuhan kepada wartawan selasa (22/3) di Kupang.

Niko menjelaskan, cadangan pangan milik Pemerintah tersimpan di gudang dolog dan siap di distribusikan bagi daerah – daerah yang membutuhkan terutama yang terkena dampak rawan pangan. ” Cadangan pangan pemerintah yang masih tersimpan digudang dolog sampai posisi februari 2011 sebanyak 3. 233 ton,” ujar Niko Nuhan.

Menurutnya cadangan pangan sebanyak 3.233 ton itu terdiri dari cadangan pangan yang diadakan dengan dana intervensi rawan pangan, buffer stock untuk penanggulangan bencana dan cadangan pangan pemerintah yang merupakan  kewenangan Gubernur yaitu sebanyak 200 ton/tahun. ” Kita juga masih memiliki stock pangan bantuan dari Menteri Sosial  dari tahun 2010 lalu, ” kata Niko menambahkan.

Niko Nuhan menjelaskan, untuk cadangan pangan yang di miliki masyarakat juga masih bisa memenuhi kebutuhan, di tambah lagi saat ini masyarakat baru saja selesai panen kacang-kacangan serta ada juga yang baru selesai panen padi di beberapa daerah, sehingga untuk saat ini stock pangan untuk mengatasi rawan pangan masih bisa teratasi. (rri)

Seribu 481 Desa di NTT Terancam Rawan Pangan

Kupang-(8/7), Sebanyak 1.481 Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam rawan pangam, akibat kekeringan,gagal tanam dan gagal panen yang melanda wilayah ini.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Provinsi NTT,. Ir. Nikolaus Bala Nuhan Kamis 8 Juli di Kupang.
Menurut Bala Nuhan, dari 1.481 desa tersebut, 746 desa masuk kategori rawan pangan beresiko tinggi, 365 desa rawan pangan beresiko sedang dan 400 desa lainnya rawan pangan beresiko ringan. “ Ancaman rawan pangan tersebut dipengaruhi oleh fenomena iklim yang tidak menentu, sehingga membawa dampak terhadap usaha pertanian, selama musim tanam tahun 2009 -2010 di wilayah NTT, kata Niko Bala Nuhan Kamis (8/7) di Kupang.
Dia menyebutkan, , jumlah desa yang masuk dalam kategori rawan pangan beresiko tinggi, terbanyak terdapat di Kabupaten Belu 180 desa, Kupang 162 desa, Sumba Timur 156 desa, Ende 137 desa dan Kabupaten Sikka 195 desa. Sedangkan jika, dilihat dari hasil analisa Situasi Ketahanan Pangan dan Gisi (SKPG) daerah dengan kerentanan pangan tinggi, terdapat di wilayah Sumba, Manggarai, Kupang, dan Timor Tengah Selatan.
Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan di wilayah NTT, terutama memasuki musim paceklik yakni Bulan September 2010 – Februari 2010 mendatang, pemerintah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 2.729 ton serta dana intervensi daerah rawan pangan dalam APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 1, 5 miliar .
Untuk kondisi ketersediaan pangan di NTT pada bulan Juli ini, Bala Nuhan mengatakan, secara umum ketersediaan pangan masih cukup aman, karena untuk beras masih tersedia sebanyak 219.774 ton untuk kebutuhan 3,7 bulan, jagung 83.311 ton untuk 15, 6 bulan, umbi-umbian 25.932 ton untuk 2,3 bulan dan kacang-kacangan sebanyak 2.800 ton untuk kebutuhan 2,4 bulan. ( Chris Adoe)

Penanganan Masalah Ketahanan Pangan Di NTT Prioritas Perhatian Lembaga UN

Kupang-(15/6), Penanganan masalah ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas perhatian Lembaga – lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah ini. ” Masalah ketahanan pangan menjadi prioritas perhatian United Nations (UN) dalam mendukung pembangunan di Provinsi NTT,” ujar Koordinator Lembaga PBB di Indonesia EL Mostafa Benlamlih Selasa,(15/6) di Kupang.
Memberikan keterangan pers soal hasil Workshop Joint United Nations (UN) Support For NTT 2011 – 2015 di Kupang, Mostafa mengatakan, lembaga – lembaga UN siap mendukung program prioritas Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penanganan masalah ketahanan pangan di NTT. Menurut Mostafa perlu ada pertemuan untuk membicarakan secara mendetail program – program apa yang bisa di dukung lembaga PBB.

Sementara itu Gubernur NTT Frans Leburaya mengharapkan pertemuan lanjutan untuk membahas secara mendetail menyangkut hal – hal teknis dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Karena di sadari dengan bersinergi pelaksanaan pembangunan akan lebih cepat terpacu.” Kami sangat menghargai dan mengharapkan dukungan lembaga PBB. Untuk itu kami siap untuk menfasilitasi pertemuan lanjutan antara lembaga PBB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD terkait,” ujar Gubernur NTT.
Ia juga berharap ; agar lembaga –lembaga PBB dapat memperjuangkan berbagai program pembangunan bagi NTT dari Kementerian – kementrian di Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan Joint United Nations Support For NTT 2011 – 2015 di Kupang merupakan bagian dari perjuangan Pemerintah provinsi NTT untuk mendapatkan dukungan sekaligus bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan di NTT untuk lima tahun ke depan. (Chris Adoe/RRI Kupang)